HGU

Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Dalam Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (Plasma) Dalam Permohonan, Perpanjangan dan Pembaharuan HGU

oleh

Kewajiban memfasilitasi Plasma bagi pemegang Hak Guna Usaha diatur didalam Pasal 40 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha. Dalam pelaksanaannya ternyata terdapat beberapa perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan pembangunan kebun masyarakat ini. Pada kesempatan ini mari kita sama-sama menelaah … Baca Selengkapnya

Hak Guna Usaha (HGU) ; Sebuah Ulasan

oleh
Hak Guna Usaha

Di Indonesia terdapat alas hak atas tanah yang digunakan oleh perusahaan berbadan hukum maupun perorangan yang bergerak dibidang pertanian, peternakan dan perikanan. Alas hak ini diberikan atas aktivitas usaha yang mereka lakukan diatas tanah negara, yang dikenal dengan istilah Hak Guna Usaha atau disingkat HGU. Lalu apa pengertian HGU tersebut, bagaimana persyaratan untuk mendapatkan HGU … Baca Selengkapnya

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997

oleh
Peraturan

Pendaftaran Tanah Jenis Peraturan Pemerintah (PP) Entitas Pemerintah Pusat Nomor 24 Tahun 1997 Judul Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pendaftaran Tanah Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 08 Juli 1997 oleh Presiden RI (Soeharto) Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 08 Juli 1997 oleh Menteri Negara Sekretaris Negara (Moerdiono) Berlaku 08 Oktober 1997 Tema Agraria Mencabut : Peraturan … Baca Selengkapnya

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1996

oleh
Peraturan

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah Jenis Peraturan Pemerintah (PP) Entitas Pemerintah Pusat Nomor 40 Tahun 1996 Judul Peraturan Pemerintah (PP) tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 17 Juni 1996 oleh Presiden RI (Soeharto) Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 17 Juni … Baca Selengkapnya

Permen ATR/BPN No 7 Tahun 2017

oleh
Peraturan

Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha Jenis Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Entitas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 Judul Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha … Baca Selengkapnya

Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha (Bagian 2)

oleh
alur proses hgu dan permohonan pengukuran

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ, pada kesempatan yang lalu (Bagian 1) kita sudah mengentahui bagan alur permohonan HGU. Ada baiknya kita tampilkan lebih rinci lagi disini ya : Didalam bagan alur tersebut kita ketahui bahwa hal pertama yang harus dilakukan sebelum memohon sesuatu hak atas tanah dalam hal ini tentu kita akan memohon Hak Guna Usaha, … Baca Selengkapnya

Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha (Bagian 1)

oleh
Tata Cara Hak Guna Usaha

Pengaturan & Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha (Bagian 1) | Kangdede.web.id – Apakah Sobat pernah mendengar istilah HGU? Untuk Sobat kangdede yang bekerja atau bergelut dibidang usaha perkebunan pasti sudah tidak aneh lagi bukan? HGU atau Hak Guna Usaha adalah suatu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk usaha pertanian, perikanan atau … Baca Selengkapnya

Tanah Negara

oleh
Tanah Negara

Tanah Negara | Kangdede.web.id – Pada kesempatan ini Kangdede ingin menuliskan beberapa catatan yang terkait dengan permasalahan pertanahan yang saat ini menjadi bidang pekerjaan Kangdede di sebuah perusahaan perkebunan milik BUMN. Artikel yang menarik kangdede untuk segera menulis saat ini adalah mengenai tanah negara. Hal ini disebabkan karena banyak permasalahan yang menimpa BUMN, instansi pemerintah … Baca Selengkapnya