Ikatlah Ilmu dengan Tulisan
Hak Pengelolaan atau HPL didalam tatanan peraturan pertanahan di Indonesia tidak diatur secara jelas didalam Undang-Undang, akan tetapi dapat ditemui didalam peraturan menteri, dalam hal ini tentu peraturan Menteri Agraria. Lalu seperti apakah kedudukan HPL ini? apakah HPL ini merupakan suatu hak atas tanah atau Hak Menguasai atas Tanah Negara? Sebagaimana kita ketahui didalam UUPA … Baca Selengkapnya
Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Jenis Peraturan Pemerintah (PP) Entitas Pemerintah Pusat Nomor 11 Tahun 2010 Judul Peraturan Pemerintah Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 22 Januari 2010 oleh Presiden RI (Susilo Bambang Yudhoyono) Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 22 Januari 2010 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Patrialis … Baca Selengkapnya
PELAKSANAAN KONVERSI HAK PENGUASAAN ATAS TANAHNEGARA DAN KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG KEBIJAKSANAANSELANJUTNYA Jenis Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Entitas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1965 Judul Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah … Baca Selengkapnya
Di Indonesia terdapat alas hak atas tanah yang digunakan oleh perusahaan berbadan hukum maupun perorangan yang bergerak dibidang pertanian, peternakan dan perikanan. Alas hak ini diberikan atas aktivitas usaha yang mereka lakukan diatas tanah negara, yang dikenal dengan istilah Hak Guna Usaha atau disingkat HGU. Lalu apa pengertian HGU tersebut, bagaimana persyaratan untuk mendapatkan HGU … Baca Selengkapnya
Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Jenis Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Entitas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Judul Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Tata Cara Pemberian dan … Baca Selengkapnya
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH Jenis Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Entitas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Judul Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tengan Ketentuan Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor … Baca Selengkapnya
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Jenis Peraturan Pemerintah (PP) Entitas Pemerintah Pusat Nomor 28 Tahun 2015 Judul Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / … Baca Selengkapnya
Pendaftaran Tanah Jenis Peraturan Pemerintah (PP) Entitas Pemerintah Pusat Nomor 24 Tahun 1997 Judul Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pendaftaran Tanah Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 08 Juli 1997 oleh Presiden RI (Soeharto) Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 08 Juli 1997 oleh Menteri Negara Sekretaris Negara (Moerdiono) Berlaku 08 Oktober 1997 Tema Agraria Mencabut : Peraturan … Baca Selengkapnya